Menu

Dark Mode
Kedamaian Papua Terjaga Berkat Pendekatan Humanis Aparat Keamanan Aparat Keamanan Tegas dan Humanis Jaga Kedamaian Bumi Cenderawasih Operasi Terukur Aparat Lumpuhkan Pimpinan OPM, Papua Berangsur Kondusif Apresiasi Aparat Keamanan atas Ketegasan TNI Tumpas OPM demi Papua Damai dan Aman Tokoh Pemuda Ajak Masyarakat Tolak Provokasi di Momentum Sumpah Pemuda Merawat Kedamaian di Hari Sumpah Pemuda, TNI–Polri Teguhkan Sinergi Bangsa

Berita

KBRI Tokyo Kawal Pembenahan Sistem PMI Magang di Jepang

badge-check


					KBRI Tokyo Kawal Pembenahan Sistem PMI Magang di Jepang Perbesar

Jakarta – Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah memberikan pendampingan hukum menyeluruh bagi tiga WNI magang yang overstay dan tersandung kasus perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang. Judha menyampaikan bahwa Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) saat ini ditahan oleh Kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata.

“Kami sudah menjenguk, memeriksa kondisi, dan mewawancarai mereka untuk mengetahui motif dan detil informasi lainnya,” kata Judha dalam keterangan pers.

Meskipun ketiganya tidak terdaftar resmi sebagai PMI—karena berstatus pekerja magang—Judha menegaskan hak dasar atas perlindungan konsuler tetap dijamin. Ia menuturkan, KBRI Tokyo terus memantau perkembangan proses hukum, berkoordinasi erat dengan otoritas Jepang, dan memastikan perlakuan adil sesuai standar hukum internasional.

“KBRI Tokyo akan terus memonitor kasus ini dan memberikan pendampingan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam proses penegakan hukum di Jepang,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menanggapi kasus ini sebagai sinyal penting untuk reformasi sistem penempatan magang. Karding menjelaskan bahwa selama ini pekerja magang belum termasuk dalam skema P2MI, sehingga izin mereka dikeluarkan oleh pihak ketiga di Jepang tanpa pengawasan kementerian.

“Tiga WNI ini tidak terdaftar di sisko P2MI kami. Artinya, magang belum terdata, sehingga perlindungan kami tidak maksimal,” kata Karding.

Karding menekankan pentingnya memasukkan semua pekerja magang ke dalam data P2MI agar mereka mendapatkan hak asuransi, pelatihan pra-keberangkatan, dan pendampingan hukum sebelum berangkat. Ia menambahkan, perbaikan tata kelola ini tidak hanya melindungi WNI, tetapi juga menjaga citra Indonesia dan kelancaran program Government to Government (G to G) sektor keperawatan ke Jepang.

“Ke depan, magang harus diatur tata kelolanya, supaya kita pastikan semua orang yang berangkat itu terdata,” tegasnya.-

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Apresiasi Aparat Keamanan atas Ketegasan TNI Tumpas OPM demi Papua Damai dan Aman

27 October 2025 - 23:09

Operasi Terukur Aparat Lumpuhkan Pimpinan OPM, Papua Berangsur Kondusif

27 October 2025 - 23:09

Merawat Kedamaian di Hari Sumpah Pemuda, TNI–Polri Teguhkan Sinergi Bangsa

27 October 2025 - 23:09

Tokoh Pemuda Ajak Masyarakat Tolak Provokasi di Momentum Sumpah Pemuda

27 October 2025 - 23:09

Semangat Sumpah Pemuda, Pemerintah Perkuat Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Muda Indonesia

27 October 2025 - 23:09

Trending on Berita