JAKARTA – Pemerintah meresmikan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) serentak di seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi langsung untuk menambah 100 titik baru Sekolah Rakyat, sehingga totalnya menjadi 200 lokasi.
“Penambahan ini akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Robben.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang harus didukung oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah. “Konsepnya mirip dengan SMA Taruna Nusantara. Di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN,” lanjutnya.
Untuk tahap awal, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun, yang kemudian akan dikembalikan dalam kondisi layak guna.
Robben menambahkan bahwa program ini tak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan keterampilan. “Anak-anak ini disiapkan untuk menjadi generasi emas pada 2045. Bahkan orang tua mereka juga diberdayakan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni,” tegasnya.
Lalu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan bahwa 100 titik pertama Sekolah Rakyat siap beroperasi mulai 14 Juli 2025. “Para kepala sekolah dan guru telah mengikuti pelatihan intensif hingga akhir Juni. Insha Allah semuanya sudah siap,” kata Gus Ipul.
Ia menyebutkan, masing-masing sekolah memiliki daya tampung yang berbeda. Di Sentra Handayani Jakarta, misalnya, akan menampung 75 siswa untuk jenjang SMP. “Secara keseluruhan, kami targetkan lebih dari 20 ribu siswa dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tahun ini,” jelasnya.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa 100 titik tambahan sedang dalam proses. “Kami sedang matangkan kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan,” ujarnya. Ia menekankan, seluruh kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, asrama, hingga alat belajar akan ditanggung negara.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, peresmian Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi konkret dari komitmen Presiden dalam menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan. “Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas,” ujarnya
