Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui percepatan perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah uji coba awal di sejumlah daerah prioritas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial kini mulai mengakselerasi pelaksanaan program tersebut ke tingkat nasional, menyasar jutaan siswa dari jenjang PAUD hingga SMP di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah rentan gizi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.
“Kami saat ini sedang melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap lebih dari 30.000 satuan layanan gizi di seluruh Indonesia. Target kami, semua satuan layanan tersebut siap beroperasi penuh mulai Agustus 2025. Proses ini kami jalankan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan secara matang kesiapan logistik serta ketersediaan sumber daya manusia di masing-masing daerah,” kata Dadan.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkecil kesenjangan akses gizi antarwilayah. Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo R. Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa pesantren telah memainkan peran aktif dalam program MBG, terutama dalam hal pengelolaan dapur. Menurutnya, banyak dapur pesantren yang telah ditingkatkan menjadi dapur MBG untuk melayani kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar.
“Banyak dapur pesantren yang kini telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi dapur MBG, sehingga tidak hanya melayani kebutuhan para santri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya,” ujar Romo.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.
“Kami pastikan program ini berjalan dengan kontrol yang sangat ketat agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. SPPG wajib memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan setiap hari,” ucapnya.
Di samping manfaat kesehatan, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani dan peternak setempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa MBG tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi mikro yang berkelanjutan.
Dengan perluasan program yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir 2025, pemerintah berharap MBG mampu menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Transparansi anggaran dan pengawasan publik juga akan diperkuat agar program ini berjalan secara akuntabel dan tepat guna. Pemerintah optimis, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi langkah strategis membangun masa depan bangsa.
