Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) kembali menuai penolakan dari tokoh adat Papua. Kali ini, suara lantang datang dari Yanto Eluay, figur sentral masyarakat adat yang menyerukan perdamaian dan menolak keras segala bentuk glorifikasi terhadap gerakan separatis bersenjata.
Yanto Eluay menyatakan bahwa peringatan 1 Juli sebagai hari berdirinya TPN-OPM tidak memiliki tempat dalam nilai-nilai budaya orang Papua.
“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPN-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” ujar Yanto Eluay, Jumat (27/06/2025).
Penolakannya bukan tanpa alasan. Menurut Yanto Eluay, masyarakat Papua memiliki pandangan yang jauh ke depan dan lebih menginginkan hidup dalam suasana aman, tentram, serta sejahtera.
“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, bukan dengan senjata dan kekerasan,” tambah Yanto Eluay.
Dalam pandangannya, kekerasan dan separatisme justru menjadi penghambat utama bagi kemajuan Papua. Masyarakat adat, menurutnya, memiliki tradisi menjaga harmoni dan menghargai kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya memecah belah bangsa patut ditolak secara kolektif.
Lebih jauh, Yanto Eluay mengajak generasi muda Papua agar tidak mudah terjebak dalam narasi destruktif yang hanya memicu konflik berkepanjangan.
“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tegas Yanto Eluay.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh komponen bangsa ikut menjaga stabilitas Papua sebagai prasyarat utama keberlanjutan pembangunan di tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya tersebut.
