Jakarta – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kita akan jaga terus defisit APBN di tingkat yang kredibel, di bawah 3 persen dan ini menjadi PR besar karena sekarang kita harus menjaga kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan bahwa APBN perlu tetap fleksibel menghadapi perubahan kondisi global, tetapi pelaksanaannya harus disiplin dan bertanggung jawab.
Pengelolaan anggaran dilakukan secara terukur agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menjalankan program prioritas nasional tanpa mengabaikan batas defisit yang ditetapkan undang-undang.
Hingga akhir September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu.
Pemerintah menyatakan posisi tersebut masih sejalan dengan desain anggaran tahun berjalan, dengan target defisit akhir 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa disiplin fiskal harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyampaian RAPBN 2027, Presiden menetapkan rencana defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan desain defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya,” ujar Prabowo.
Untuk menjaga ruang fiskal, pemerintah terus memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Belanja diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, perlindungan sosial, dan penguatan sektor produktif.
Melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati dan adaptif, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, merespons tekanan global, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
