Oleh Hanifa Yulia )*
Evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat setelah munculnya insiden yang melibatkan siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyikapi persoalan pendidikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kejadian, tetapi juga mengutamakan pemulihan psikososial anak, perlindungan siswa, serta pembenahan sistem pengawasan. Langkah ini penting karena keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas dan akses belajar, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap anak memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter mereka.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari penyelesaian terbaik bagi siswa yang terlibat. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan di lingkungan Sekolah Rakyat. Kemensos juga telah berkomunikasi dengan orangtua siswa guna membahas langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persoalan yang melibatkan peserta didik tidak semestinya diselesaikan hanya melalui hukuman, tetapi perlu mempertimbangkan pemulihan dan kepentingan masa depan mereka.
Gus Ipul menjelaskan bahwa rehabilitasi dan pendekatan psikososial akan dilakukan apabila diperlukan agar siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang terlibat masih di bawah umur sehingga setiap tindakan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penanganan diharapkan memberikan perlindungan sekaligus kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki perilaku dan melanjutkan pendidikan.
Sekolah Rakyat mempertemukan anak-anak dengan latar belakang keluarga, kebiasaan, dan karakter yang beragam dalam lingkungan pendidikan berasrama. Situasi tersebut menuntut proses adaptasi yang tidak sederhana. Perbedaan kebiasaan dan cara berkomunikasi dapat memunculkan kesalahpahaman apabila tidak disertai pendampingan memadai. Karena itu, guru, tenaga kependidikan, wali asuh, dan wali asrama memiliki peran penting dalam mengawasi interaksi antarsiswa, memberikan arahan, serta mengenali potensi konflik sejak dini.
Pengawasan yang konsisten diperlukan agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Pada saat yang sama, siswa perlu dibimbing untuk memahami bahwa perbedaan bukan alasan melakukan kekerasan, melainkan kesempatan untuk belajar menghormati sesama dan membangun kebersamaan.
Gus Ipul menegaskan bahwa terdapat tiga pelanggaran serius yang tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi. Larangan tersebut berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan penanganan dan pemberian sanksi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kemensos juga berkomitmen memperkuat mitigasi risiko, pengendalian, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sikap ini memperlihatkan bahwa evaluasi bukan sekadar respons terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik, melainkan kesempatan untuk membangun tata kelola pendidikan yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Afrizon Tandjung, turut menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan luka fisik tidak dapat dibenarkan. Ia menyebut insiden di Pati dan Mamuju sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengasuhan, terutama di lingkungan asrama. Menurut Afrizon, Kemensos akan meningkatkan pendampingan, memperkuat pengawasan, dan memperbaiki kualitas pengasuhan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga privasi anak-anak yang terlibat supaya mereka tidak mengalami tekanan tambahan dan tetap dapat melanjutkan pendidikan. Siswa yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan medis, sementara pihak sekolah dan orangtua berkomunikasi untuk mencari penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan anak. Perlindungan terhadap identitas mereka juga penting agar proses pemulihan berlangsung tanpa memperburuk kondisi psikologis.
Evaluasi Sekolah Rakyat dilakukan sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dan memperkuat perlindungan sosial. Selama setahun terakhir, pemerintah terus mendorong pembangunan, memperkuat layanan publik, dan mengembangkan program kesejahteraan masyarakat. Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan.
Perluasan akses pendidikan juga dilakukan seiring dengan peningkatan mutu pengasuhan, kesiapan tenaga pendidik, dan sistem perlindungan siswa. Program dengan tujuan baik tetap membutuhkan evaluasi berkala agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Keterbukaan Kemensos dalam mengakui persoalan patut menjadi awal pembenahan, bukan alasan untuk mengabaikan kekurangan ataupun menyimpulkan bahwa seluruh program gagal akibat satu kejadian.
Afrizon mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk menjaga harapan dan masa depan anak-anak, sekaligus menjadi ruang membangun karakter, belajar hidup bersama, dan menghormati perbedaan. Karena itu, pemerintah memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, pendampingan diberikan secara berkelanjutan, dan pengawasan dilaksanakan dengan mengutamakan hak anak. Orangtua, guru, serta masyarakat juga perlu berperan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh jumlah anak yang memperoleh pendidikan, tetapi juga oleh sejauh mana mereka merasa terlindungi dan mendapat kesempatan berkembang. Dengan evaluasi yang terbuka, adil, dan konsisten, pemerintah berupaya memperbaiki kekurangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Keselamatan anak selalu menjadi prioritas agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tempat tumbuhnya pengetahuan, karakter, dan harapan bagi generasi penerus bangsa.
)* penulis merupakan pengamat pendidikan
