JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola kekayaan negara menjadi bagian penting dari capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Komitmen penegakan hukum, optimalisasi sumber daya alam, dan penguatan program kesejahteraan dinilai menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Ujang menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan korupsi perlu didukung tata kelola pemerintahan yang baik agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pemberantasan korupsi di masa Pak Prabowo itu digalakkan luar biasa,” ujar Ujang. Ia juga menyoroti pengambilalihan aset pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai secara ilegal sebagai langkah untuk melindungi kekayaan negara dan memperkuat kepentingan nasional.
Ujang menegaskan, keberhasilan kebijakan pemerintah perlu ditopang birokrasi yang solid, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan masyarakat. Ia turut menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai stabilitas ekonomi makro Indonesia menjadi modal penting dalam menjaga momentum pembangunan. Dalam dialog tersebut, ia menyebut pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, dengan inflasi sebesar 3,85 persen.
Perdana juga menyoroti kontribusi MBG terhadap perputaran ekonomi masyarakat melalui peningkatan permintaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Program MBG juga menciptakan berbagai lapangan kerja dan banyak vendor kebutuhan pokok,” kata Perdana.
Menurutnya, penguatan tata kelola pelaksanaan program dapat memperbesar manfaat ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Integrasi MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok.
Kedua pandangan tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan antara penegakan hukum, tata kelola kekayaan negara, stabilitas ekonomi, dan program kesejahteraan. Dengan pengawasan yang kuat serta pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
