Jakarta – Rencana pemanfaatan telepon genggam (ponsel) gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Program ini diharapkan membantu warga berpenghasilan rendah, terutama mereka yang belum memiliki rekening bank dan perangkat memadai untuk mengakses layanan pemerintah.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan ponsel direncanakan terhubung dengan rekening digital sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara langsung kepada penerima. Meski demikian, mekanisme pembagian perangkat dan kriteria penerimanya masih menunggu penjelasan resmi pemerintah.
Melalui sistem ini, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan mudah dipantau sehingga risiko kesalahan pendataan maupun penyaluran dapat diminimalkan. Selain itu, kepemilikan ponsel diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses layanan keuangan digital dan informasi bantuan pemerintah secara lebih mudah.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlu menjadi perhatian utama. Prioritas dapat diarahkan kepada keluarga miskin dan rentan yang belum memiliki ponsel, tidak mempunyai akses rekening perbankan, serta mengalami kesulitan menjangkau layanan digital. Penetapan penerima tetap perlu didasarkan pada pendataan dan verifikasi agar bantuan tidak diberikan kepada kelompok yang sebenarnya sudah mampu.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kualitas data dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung digitalisasi bantuan sosial, termasuk rencana pemberian ponsel gratis bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Pendataan yang akurat diperlukan agar bantuan perangkat dapat diprioritaskan kepada keluarga miskin dan rentan yang belum memiliki ponsel atau mengalami keterbatasan akses terhadap layanan digital.
“Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, program ini diharapkan dapat mendukung penyaluran bansos secara lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempermudah proses penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal akibat keterbatasan teknologi,” ujarnya
Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak sekadar menghadirkan perangkat baru, tetapi juga membuka akses yang lebih adil terhadap layanan publik. Keberhasilan program bergantung pada transparansi kriteria penerima, kesiapan infrastruktur, serta jaminan bahwa warga paling membutuhkan memperoleh manfaat nyata.
