JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan pemulihan di Aceh menjadi perhatian pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumatera pada 2025. Koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah berjalan dan menyelesaikan kendala di lapangan.
“Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini kita harapkan dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya, sehingga pemulihan masyarakat bisa dipercepat. Tim pakar juga diharapkan dapat mengawal proses percepatan tersebut,” ujar Lilik.
Pemerintah juga menekankan bahwa pemulihan harus memperhatikan keselamatan jangka panjang, terutama di tengah potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menilai pembangunan kembali perlu mengadopsi prinsip build back better agar infrastruktur dan lingkungan lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.
“Pemulihan harus diselenggarakan dengan prinsip build back better. Artinya, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Andre.
Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan permanen jalan dan jembatan nasional yang terdampak banjir serta longsor di Sumatera Utara. Setelah tahap tanggap darurat pada lima klaster koridor jalan nasional selesai, pekerjaan berlanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi dengan progres fisik rata-rata 44,17 persen per 25 September 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan konektivitas menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.
“Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkap Dody.
Penanganan mencakup sekitar 476 kilometer jalan nasional, termasuk perbaikan badan jalan, jembatan, dan titik longsor. Meski cuaca ekstrem masih berpotensi menghambat pekerjaan, tim tanggap darurat tetap disiagakan di lokasi rawan untuk mengantisipasi kerusakan susulan.
Melalui percepatan rehab-rekon, pemerintah berupaya memulihkan akses layanan dasar, memperlancar distribusi logistik, dan mendukung warga kembali beraktivitas. Pembangunan yang lebih tangguh serta penguatan literasi kebencanaan diharapkan menjadi fondasi pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
