Jakarta,- Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja formal, memperluas akses magang, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ekonomi perlu diarahkan agar pertumbuhan memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat luas.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai program magang memiliki peran penting untuk menjembatani kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
“Program magang perlu diperluas agar lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Akses informasi rekrutmen juga harus diperbaiki agar kesempatan tersebut tersedia secara transparan dan terbuka bagi seluruh pencari kerja,” ujar Telisa.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas pemerintah pada tahun ketiga. Program industrialisasi dan hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas produksi, tetapi juga menciptakan pekerjaan produktif dengan pendapatan yang lebih pasti dan perlindungan tenaga kerja.
“Industrialisasi dan hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan bekerja dengan pendapatan yang jelas dan perlindungan yang memadai, bukan sekadar masuk ke sektor informal karena keterbatasan pilihan,” tegasnya.
Telisa juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha dan korporasi. Dukungan terhadap sektor produktif serta penanganan tekanan keuangan perusahaan diperlukan untuk mempertahankan operasional, menjaga investasi, dan mencegah berkurangnya kesempatan kerja.
“Menjaga daya beli masyarakat perlu berjalan beriringan dengan memastikan dunia usaha tetap beroperasi. Ketika perusahaan mampu mempertahankan kegiatan ekonominya, kesempatan kerja dan keberlanjutan investasi juga dapat terjaga,” katanya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik, peningkatan utang global, tekanan nilai tukar, perubahan iklim, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi bagian penting dari agenda ekonomi nasional.
“Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi serta meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menghadapi risiko global. Langkah antisipatif diperlukan agar gejolak eksternal tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian domestik,” ujar Telisa.
Ia turut menyoroti pentingnya kerja sama pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan lembaga pengawas dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan masukan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan juga perlu berkontribusi dalam pengawasan dan perbaikan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” tutupnya.
Penguatan kualitas pekerjaan, keberlangsungan usaha, dan ketahanan ekonomi perlu berjalan beriringan agar pembangunan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan berlangsung secara berkelanjutan.
