JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan layanan hingga kawasan Indonesia timur, termasuk Papua dan sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan tersebut ditandai dengan peresmian 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pemenuhan gizi secara lebih merata sehingga anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis dan akses pelayanan yang lebih kompleks, dapat memperoleh manfaat program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan penempatan SPPG dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat. Lokasi layanan antara lain diarahkan ke daerah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Menurut Sudaryono, pemetaan lokasi SPPG menggunakan basis data terpadu BGN agar pelaksanaan intervensi gizi dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
“Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan,” kata Sudaryono.
Sebanyak 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi, antara lain Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Perluasan ke Papua menjadi bagian penting dari pemerataan manfaat MBG karena karakteristik geografis dan tantangan konektivitas di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Kehadiran SPPG di kawasan timur Indonesia menunjukkan bahwa agenda pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada wilayah dengan akses layanan yang relatif mudah.
“Melalui perluasan jangkauan ini, BGN terus bergerak hadir di garis terdepan untuk menjamin pemenuhan hak gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas secara merata di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi layanan MBG berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan. Dengan demikian, perluasan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga dari upaya memastikan layanan gizi memenuhi standar dan memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perluasan MBG hingga Papua dan wilayah 3T menjadi salah satu gambaran upaya pemerintah memperkuat pemerataan akses gizi. Program tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan manusia dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh anak-anak di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan akses pelayanan dasar.
