Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengawal penanganan korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengawalan dilakukan dengan memastikan korban memperoleh pemeriksaan dan perawatan medis secara optimal, termasuk melalui rujukan ke fasilitas kesehatan dengan dukungan tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasien.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah meminta pelibatan dokter spesialis neurologi hingga psikiater anak untuk menangani siswi korban dugaan keracunan MBG yang dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Koordinasi juga dilakukan antara RSCM, RS Harapan Kita, dan RS Adam Malik, Medan untuk memastikan pemeriksaan korban berjalan secara komprehensif.
Menurut Budi, tim dari RS Adam Malik telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap korban. Penguatan penanganan kemudian dilakukan dengan membawa korban ke RSCM setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung menemui korban dan keluarga di Karo.
“Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh lebih lengkap dibandingkan Rumah Sakit Adam Malik,” lanjutnya.
Budi menegaskan, dirinya telah mengumpulkan tim medis RSCM sesuai arahan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tim tersebut melibatkan dokter spesialis anak, ahli neurologi anak, serta ahli psikiatri anak untuk mendukung pemeriksaan secara menyeluruh.
“Nomor satu, kita ada dokter spesialis anak. Nomor dua, karena ini berkaitan dengan saraf, kita juga memanggil dokter yang profesor yang paling ahli mengenai neurologi anak, itu mengenai saraf anak,” tuturnya.
Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan obat-obatan bagi korban terpenuhi. Pemerintah juga menyediakan pilihan rujukan ke Medan maupun Jakarta untuk memastikan pelayanan kebutuhan medis lanjutan.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Wahyu Ario Pratomo menilai langkah pemerintah tersebut mencerminkan perhatian dan tanggung jawab terhadap korban.
“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu.
Penguatan layanan medis, koordinasi lintas fasilitas kesehatan, serta pemantauan langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap korban mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan medis.
