Jakarta – Momentum September Hitam 2026 kembali menjadi perhatian di ruang publik. Sejumlah aktivis mengingatkan agar pembahasan mengenai isu hak asasi manusia (HAM) tetap diarahkan pada refleksi, edukasi, dan penyampaian aspirasi secara tertib sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Ketua ANTFA (Kelompok Aktivis Tangerang Raya) mengatakan momentum tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai peristiwa masa lalu sekaligus mengambil pelajaran. Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi perlu disertai tanggung jawab.
“September Hitam memiliki makna yang berkaitan dengan ingatan terhadap sejumlah peristiwa kekerasan dan persoalan hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyikapan terhadap momentum tersebut perlu dilakukan secara bijaksana,” ujar Ketua ANTFA.
Ia menuturkan, masyarakat perlu menjaga penghormatan terhadap hak orang lain ketika menyampaikan pandangan. Sikap tertib juga dinilai penting agar perhatian terhadap isu HAM dapat disampaikan melalui dialog dan kegiatan yang konstruktif.
“Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, namun harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketertiban umum, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik maupun keresahan,” lanjutnya.
Pandangan serupa disampaikan aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak menerima begitu saja informasi yang beredar di media sosial, terutama narasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memperuncing perbedaan.
“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar Fad.
Menurut Fad, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen perubahan sekaligus menjaga suasana sosial tetap kondusif. Ia mendorong masyarakat memperbanyak aktivitas positif, edukasi, dan dialog sebagai ruang menyampaikan kepedulian terhadap persoalan publik.
“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.
Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman, juga menekankan pentingnya memahami informasi secara utuh. Menurutnya, konten singkat di media sosial belum tentu menggambarkan kronologi dan persoalan secara lengkap.
“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” ungkapnya.
Karena itu, pembahasan September Hitam diharapkan dapat berlangsung secara kritis dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan verifikasi informasi, dialog, serta penghormatan terhadap ketertiban dan hak masyarakat. (*)
