JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 diprediksi akan berjalan lebih tertata, transparan, dan profesional. Hal ini diyakini oleh Tim Pengawas Haji DPR RI seiring dengan berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi serta peningkatan layanan yang diupayakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
Timwas DPR juga melihat bahwa perbaikan layanan haji yang diinisiasi pemerintah semakin mengarah pada sistem yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan serta kenyamanan jemaah. Kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi diyakini menjadi kunci keberhasilan transformasi haji 2025 menuju pelayanan yang bermartabat dan profesional.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai pengetatan aturan visa oleh Arab Saudi membawa angin segar, dan disambut sigap oleh pemerintah Indonesia demi menciptakan pelaksanaan ibadah haji yang tertib. Penertiban terhadap jemaah tanpa visa resmi dinilai mampu menciptakan kondisi penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan terkendali.
“Pemerintah terus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru Arab Saudi, demi memastikan pelayanan haji tahun ini jauh lebih baik,” ujar Jazilul.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya adalah responsif terhadap berbagai rekomendasi hasil evaluasi Panitia Khusus Haji sebelumnya, yang menurutnya menunjukkan adanya komitmen perbaikan nyata.
“Dengan perbaikan nyata yang dilakukan Kemenag, kepercayaan publik terhadap layanan haji semakin menguat,” tambahnya.
Jazilul menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas semua aspek layanan, mulai dari tahap keberangkatan jemaah, penyediaan transportasi, penginapan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan di Tanah Suci. Diharapkan seluruh layanan tersebut mengalami peningkatan signifikan tahun ini.
“Mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, dan kesehatan. Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” jelasnya.
Adanya delapan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang dilibatkan tahun ini juga disambut positif. Jazilul menyebut model penyediaan layanan yang kompetitif akan memicu adanya persaingan sehat dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
“Melalui evaluasi berkala, kita akan mempertahankan yang terbaik dan mendorong peningkatan kualitas semua penyedia layanan,” tutup politisi dari Fraksi PKB itu.
[edRW]
