Jakarta – Deklarasi New Delhi resmi disepakati oleh negara-negara anggota BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 di New Delhi, India. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota sekaligus menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam tindakan nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan BRICS perlu memiliki kekuatan kolektif yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memperbesar peran negara-negara Global South dalam tata kelola internasional.
KTT BRICS ke-18 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, menjadi forum penting bagi para anggota untuk membahas berbagai tantangan serta peluang dalam kerja sama internasional. Deklarasi New Delhi kemudian menjadi arah bersama dalam memperkuat kolaborasi di bidang politik, ekonomi, pembangunan, serta tata kelola global.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa keberadaan BRICS harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, kekuatan organisasi tersebut tidak seharusnya hanya tercermin dalam dokumen atau kesepakatan politik, tetapi harus diwujudkan melalui peluang dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat negara anggota.
“Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” kata Prabowo Subianto.
Prabowo juga menilai BRICS memiliki potensi besar untuk ikut membangun sistem internasional yang lebih seimbang. Penguatan kerja sama antaranggota dinilai dapat membantu memperbesar posisi negara-negara berkembang dalam menentukan berbagai kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan dunia.
“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” ujar Prabowo Subianto.
Keterlibatan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat diplomasi multilateral. Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membangun kerja sama yang lebih luas dengan negara berkembang lainnya.
Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai dinamika dunia yang terus berubah membutuhkan pembaruan terhadap institusi global. Menurutnya, aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan perlu diperbaiki agar tata kelola internasional lebih mampu menghadapi tantangan baru.
“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita,” kata Narendra Modi.
