JAKARTA – Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 memicu kegaduhan dan beragam spekulasi politik. Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi.
Polemik bermula dari beredarnya potongan video pertemuan internal yang memperlihatkan Budi Arie membicarakan kemungkinan pemilu digelar lebih cepat dari jadwal 2029.
Setelah pernyataan tersebut berkembang luas di ruang publik, Budi Arie memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie, Rabu (26/8).
Ia kemudian menegaskan bahwa pandangan tersebut sepenuhnya merupakan pendapat pribadi.
“Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya,” ujarnya.
Budi Arie juga membantah adanya keterkaitan antara pernyataannya dengan Jokowi, yang terlihat berada di lokasi saat pembicaraan berlangsung.
“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo,” tegasnya.
Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas ucapan yang telah disampaikan dan menerima konsekuensi yang timbul.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.
Di akhir klarifikasinya, ia mengajak seluruh pihak kembali menjaga persatuan dan tidak memperpanjang spekulasi politik.
“Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, politikus Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, menilai pernyataan mengenai percepatan pemilu tidak pantas dilontarkan secara sembarangan oleh figur politik nasional.
Menurutnya, ucapan semacam itu berpotensi berkembang menjadi isu liar dan menimbulkan persepsi negatif terhadap stabilitas pemerintahan.
“Budi Arie bukan tokoh sekelas Ketua RT dan Ketua RW, dia bicara mestinya sudah paham bahwa ada implikasi di situ,” ujar Herlambang.
Ia juga meminta agar Budi Arie bertanggung jawab atas pernyataannya dan segera meluruskan apabila memang mengakui adanya kekeliruan.
“Karena kata-kata provokatif seperti ini, kalau dibiarkan dilontarkan, menjadi liar di masyarakat, digoreng ke sana-kemari, tentunya akan membuat keadaan pemerintahan yang tidak baik,” katanya.
Klarifikasi dan permintaan maaf Budi Arie dinilai penting untuk menghentikan spekulasi yang tidak perlu. Di tengah kebutuhan menjaga stabilitas politik dan ekonomi, pernyataan tokoh publik dinilai perlu disampaikan secara terukur agar tidak memicu kegaduhan baru di ruang publik.
