Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan bantuan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan data tunggal untuk memastikan keluarga terdampak dapat teridentifikasi dan memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“Datanya sama dan kita bisa mengidentifikasi keluarga terdampak. Setelah itu kita lakukan beberapa penanganan di lapangan. Pertama, tentu memberikan dukungan logistik, tempat pengungsian sementara atau khusus misalnya, kita mendirikan safe house,” katanya.
Menurut Gus Ipul, bantuan yang telah disalurkan mencakup makanan siap saji, tenda, perlengkapan keluarga, serta pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan untuk mempercepat distribusi bantuan. Safe house juga disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga terdampak sekaligus menjadi lokasi pemenuhan kebutuhan dasar.
“Yang sudah kita salurkan di antaranya makanan siap saji, tenda-tenda perlengkapan keluarga, serta kita menurunkan SDM, Tagana, dan relawan yang bersama Kemensos untuk melakukan distribusi cepat terhadap bantuan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Selain bantuan sosial, pemerintah memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis masyarakat terdampak. Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan psikososial dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga yang berada di lokasi terdampak.
“Kita juga memberikan layanan psikososial bersama dengan Kemenkes berupa layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga terdampak,” ujar Gus Ipul.
Penguatan perlindungan juga dilakukan pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Kobar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan obat-obatan, logistik kesehatan, serta pelayanan medis bagi masyarakat maupun petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Kepala Dinas Kesehatan Kobar, Hardino, mengatakan dukungan kesehatan diperkuat melalui jejaring 18 Puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut. Setiap Puskesmas telah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) yang terlatih untuk memberikan respons awal apabila terjadi gangguan kesehatan akibat aktivitas penanganan karhutla.
“Kami terus berkoordinasi dengan 18 Puskesmas untuk memastikan kesiapan pelayanan apabila petugas di lapangan maupun masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat aktivitas penanganan karhutla. Di masing-masing Puskesmas sudah tersedia Tim Gerak Cepat atau TGC yang telah mendapatkan pelatihan, sehingga dapat memberikan respons awal secara cepat sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Hardino.
