JAKARTA — Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsistensi penindakan terhadap pihak-pihak yang terindikasi melakukan korupsi dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum terus diarahkan untuk berlaku tanpa pandang bulu.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden.
Menurut Adi, sikap tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa proses penegakan hukum tidak ditentukan oleh kedekatan politik maupun posisi seseorang.
“Presiden menunjukkan keseriusan bahwa siapa pun yang terindikasi korupsi harus ditindak sesuai hukum, tanpa melihat latar belakang maupun kedekatannya,” ujar Adi.
Ia mengatakan respons publik terhadap pengungkapan kasus korupsi juga cukup positif. Sekitar 65 persen masyarakat disebut memberikan respons positif terhadap upaya mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya dinilai sulit tersentuh.
Adi menilai pemberantasan korupsi harus menghasilkan efek jera. Hukuman tegas perlu diperkuat melalui instrumen hukum, termasuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih terlindungi dari praktik korupsi serta penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program strategis pemerintah harus dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga anggaran negara tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Adi juga mendorong aparat penegak hukum menggali informasi secara menyeluruh dari tersangka, termasuk mengenai modus, pihak yang terlibat, dan aliran dana. Pengembalian kerugian negara harus menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, evaluasi terhadap pejabat yang bermasalah dinilai perlu terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pemerintahan yang berintegritas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi nasional.
