Jakarta – Pemerintah menempatkan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu sasaran utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun hingga kisaran 6 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan hingga sekitar 4,3 persen pada 2027.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI. Pemerintah menetapkan sasaran sosial tersebut seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
“Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN efektif, kemiskinan di 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5 persen dari target APBN 2026 6,5-7,5 persen,” kata Presiden Prabowo.
Selain kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30-4,87 persen pada 2027. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Pengangguran terbuka turun 4,30%-4,87 % turun dari 4,44%-4,96% di 2026,” ujar Presiden Prabowo.
Selain kemiskinan dan pengangguran, pemerintah turut menetapkan sasaran untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Indeks modal manusia ditargetkan naik dari 0,57 pada 2026 menjadi 0,575 pada 2027.
Dalam rancangan tersebut, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, pemerintah juga menargetkan perbaikan rasio gini sebagai salah satu indikator pemerataan ekonomi. Rasio tersebut diproyeksikan turun dari kisaran 0,377-0,380 pada 2026 menjadi 0,362-0,367 pada 2027.
“Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten,” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa pendapatan negara akan didorong lebih optimal, dengan kebocoran penerimaan diminimalisasi dan efisiensi belanja terus dilanjutkan.
Di sisi lain, perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.
Target penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan tersedianya lapangan kerja yang lebih luas.
Keberhasilan RAPBN 2027 tidak hanya akan dinilai dari kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan dan stabilitas fiskal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. (*)
