JAKARTA — Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Aceh. Ruang dialog dinilai perlu terus diperkuat sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merusak persatuan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam kehidupan demokratis. Namun, hak tersebut harus disampaikan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta tidak diwarnai tindakan kekerasan dan perusakan.
“Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati,” kata Djamari.
Menurut dia, perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari dua dekade merupakan capaian penting yang harus dirawat secara berkelanjutan. Upaya mempertahankan kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas.
Djamari menilai dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas Aceh. Perbedaan pandangan dan aspirasi, menurut dia, semestinya tidak menjadi alasan untuk memicu konflik atau tindakan yang dapat mengganggu keamanan daerah.
Pemerintah pun mendorong agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang tersedia. Dengan demikian, ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan TNI-Polri bersama masyarakat terus bekerja sama untuk memastikan kondisi Aceh tetap aman dan kondusif.
Joko menyebutkan TNI-Polri melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Aceh. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan komunikasi bersama masyarakat.
Ia mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga situasi daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif. Menurut Joko, keamanan Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan kepentingan seluruh masyarakat.
“Perdamaian adalah milik kita bersama. Mari kita rawat dengan menjaga persatuan, menghormati sesama, dan bersama-sama menciptakan Aceh yang damai serta kondusif,” jelasnya.
Dengan terjaganya keamanan dan terbukanya ruang dialog, Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Stabilitas tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (*)
