JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi pembangunan nasional. Penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan integritas kepala daerah. Menurutnya, pembenahan sistem pemerintahan menjadi langkah penting agar pembangunan di daerah berjalan lebih efektif dan akuntabel.
“Beliau sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa di daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” ujar Muzani usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, Presiden juga menaruh perhatian terhadap proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola yang lebih baik.
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Muzani.
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo akan mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus di Jakarta. Selain membahas Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), forum tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman, menilai langkah Presiden perlu diikuti pembenahan sistematis.
“Kalau bicara memberantas korupsi, Presiden harus terdepan melakukan pembenahan sistematis, terutama pada struktur yang selama ini memberi celah,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya arahan Presiden bagi seluruh kepala daerah.
“Yang paling penting adalah penguatan komitmen dari Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk lebih serius memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih,” katanya.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
