Jawa Tengah- Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkokoh kemandirian bangsa. Berbagai kebijakan strategis terus dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat infrastruktur pendukung, serta membangun ekosistem ekonomi desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan, tetapi merupakan wujud kedaulatan bangsa yang harus diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian. “Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo.
Menurutnya, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani, antara lain menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani. Hasilnya, produksi beras nasional telah mencapai 34,7 juta ton, sementara Cadangan Beras Pemerintah menembus 5,2 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa” terang Zulkifli Hasan.
Dukungan terhadap agenda swasembada pangan juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman yang berkomitmen mengawal implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur irigasi yang memadai. “Infrastruktur irigasi merupakan fondasi utama sektor pertanian. Saya siap mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden agar pembangunan jaringan irigasi berjalan optimal,” kata Akbar.
Ia menambahkan bahwa pembangunan irigasi merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat perekonomian nasional berbasis desa.*
