Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi menyeluruh guna memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor agar MBG menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan evaluasi yang sedang dilakukan mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan regulasi, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Perbaikan tersebut dilakukan agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata, dengan fokus utama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.
Menurutnya, proses evaluasi selama sekitar satu bulan merupakan langkah yang realistis karena seluruh pelaksana program telah memiliki kesadaran yang sama untuk terus melakukan pembenahan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
“Setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi,” tegasnya.
Hariqo menjelaskan, selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pekebun, hingga tenaga kerja yang bekerja di SPPG. Karena itu, berbagai model pelaksanaan, termasuk pemanfaatan kantin sekolah di wilayah 3T, terus dikaji agar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“Pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu opsi pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T, namun tetap memerlukan kajian mengenai standar gizi, tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan,” jelasnya.
Ia menambahkan, besaran anggaran per porsi juga terus dikaji dengan mempertimbangkan standar kecukupan gizi serta perbedaan indeks kemahalan di setiap wilayah sehingga kualitas makanan tetap terjaga.
Hariqo menegaskan bahwa keberhasilan MBG memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik dalam memberikan kritik, masukan, maupun melaporkan dugaan penyimpangan menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola program semakin baik.
“Keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing,” pungkasnya.
