Jakarta – Pemerintah memperkuat pembangunan kependudukan melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran dan mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan penyusunan PJPK dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan setiap daerah.
“Penyusunan PJPK dilakukan secara _bottom-up,_ melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok anak muda. Persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, diperlukan kebijakan lintas sektor, yang diwujudkan melalui PJPK sebagai indikator nasional sekaligus indikator untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, pemerintah bisa memetakan atau link and match antara kebutuhan pekerjaan di sektor tertentu dengan jumlah lulusan sesuai dengan bidangnya,” kata Isyana.
Menurut dia, peta jalan tersebut memuat sejumlah indikator, seperti tingkat pengangguran, proporsi pekerjaan formal, akses terhadap rumah layak, partisipasi angkatan kerja perempuan, serta indeks pembangunan keluarga. Melalui indikator itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih mudah mengidentifikasi persoalan ketenagakerjaan dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Isyana menegaskan pembangunan kependudukan tidak hanya berorientasi pada aspek demografi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan menyiapkan generasi muda agar memiliki daya saing.
“Pembangunan kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, melainkan membangun keluarga tangguh, meningkatkan kualitas generasi muda, serta memastikan setiap anak muda memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan arah kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi kemajuan bangsa. Melalui pendekatan itu, pemerintah mendorong lahirnya tenaga kerja yang sehat, produktif, adaptif, serta siap menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan demografi.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi PHK melalui Satuan Tugas PHK yang bertugas memantau sektor-sektor berisiko dengan sistem peringatan dini.
“Sudah ada Satgas PHK, jadi di situlah, satu, bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi (melakukan) PHK,” kata Yassierli.
Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus menggulirkan program peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memperkuat daya saing dan menjaga keberlangsungan industri.***
