Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka menyusul kekhawatiran sejumlah daerah terhadap kemampuan membayar gaji PPPK akibat tekanan anggaran. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk merumahkan ataupun memberhentikan PPPK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Iryawan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati perlindungan terhadap status kepegawaian PPPK.
“Yang kami sepakati bersama pemerintah adalah tidak ada pemberhentian terhadap aparatur sipil negara kita, khususnya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kecuali memang mau berhenti sendiri atau telah memasuki masa usia pensiun dan ketentuan lainnya,” tegas Ahmad Iryawan.
Ia menjelaskan, PPPK tetap memiliki kepastian menjalankan masa kerja sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah diatur dalam regulasi, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, berakhirnya masa perjanjian kerja, atau melakukan pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat terus mengawal kemampuan fiskal daerah agar pembayaran gaji PPPK tetap terjamin. Pemerintah meminta daerah terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja sebelum mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.
“Prinsip dasarnya tidak boleh ada merumahkan PPPK supaya tidak menambah pengangguran,” tegas Tito.
Menurut Tito, Kemendagri akan menurunkan tim untuk memverifikasi langsung kondisi keuangan daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji PPPK. Efisiensi akan diarahkan pada belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, konsumsi, maupun pengadaan barang, sebelum pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan.
Apabila setelah efisiensi kapasitas fiskal daerah masih belum mencukupi, pemerintah akan mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang masih memiliki hak penerimaan sehingga pembayaran gaji PPPK tetap dapat dipenuhi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga mendorong percepatan penyaluran dana tersebut agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai.
“Pemerintah sudah berkomitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan,” ujarnya.
Dengan adanya jaminan tidak adanya PHK sepihak serta dukungan fiskal bagi daerah yang mengalami tekanan anggaran, para PPPK diharapkan dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
