JAKARTA Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, kebijakan fiskal tahun depan dirancang tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 menjadi tonggak penting dalam perencanaan keuangan negara. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan langkah strategis menuju sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan berbagai asumsi makro ekonomi yang terukur, di antaranya inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi global.
Postur fiskal 2027 juga disusun secara hati-hati dengan defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung delapan kluster program prioritas nasional, meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal yang telah disepakati bersama pemerintah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa RAPBN 2027 disusun dengan pendekatan ekspansif namun tetap terukur guna menjaga kesinambungan APBN.
“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wihadi.
Menurutnya, kebijakan pendapatan negara akan diperkuat melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam, serta penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerimaan negara sekaligus menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
