Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa digitalisasi bansos tidak boleh berhenti pada tahap uji coba, melainkan harus ditransisikan menjadi sistem nasional yang terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih akuntabel.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, hasil piloting digitalisasi bansos di berbagai daerah menjadi pijakan penting untuk membangun sistem penyaluran bansos yang lebih modern dan efisien. Uji coba yang telah dilakukan di 42 kabupaten/kota, ditambah Kota Batam serta Provinsi Bali.
“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid,” ujar Rini.
Menurut Rini, pelaksanaan uji coba menunjukkan pentingnya percepatan proses penyaluran sekaligus penguatan transparansi. Digitalisasi dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan penyaluran, memperkuat validasi penerima, serta mendorong integrasi data antarinstansi agar bansos dapat disalurkan secara lebih akurat. Karena itu, pemerintah memastikan transformasi ini berjalan secara sistematis melalui penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, serta interoperabilitas data.
Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menempatkan pelayanan publik berbasis digital sebagai prioritas nasional. Sistem yang terintegrasi diyakini akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih presisi, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, manfaat bantuan dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen mendukung digitalisasi bansos juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah tahapan penerapan digitalisasi bansos untuk mendukung program pemerintah pusat. Ia menegaskan, digitalisasi bansos merupakan program penting yang harus segera diterapkan demi mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel, jadi kami sangat mendukung, terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Koster.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, transformasi digital bansos diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya sistem perlindungan sosial nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
