WAMENA, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan lebih merata di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan pada segala sektor.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pembangunan harus dilakukan merata di seluruh Tanah Papua, terutama di Provinsi Papua Pegunungan yang masih baru.
“Pembangunan di Tanah Papua harus lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah,” kata Abdul Malik di Wamena beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan masih baru sehingga sistem regulasi dan perizinan di semua sektor harus dipermudah supaya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat melalui investor.
“Di daerah lain itu sudah over regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di sini tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor,” ujarnya.
Ditambahkannya bahwa wilayah Papua yang terdiri dari enam provinsi harus dapat memanfaatkan kekhususannya melalui otonomi khusus atau Otsus supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP).
“Dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk,” ucap Abdul Malik.
Abdul Malik juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai meningkat 5,11 persen pada tahun 2025, dan tahun ini terus meningkat. Dan pada tahun 2027 pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7,5 persen.
“Dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua,” jelas Malik.
Abdul Malik menilai masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya harus belajar dari wilayah Papua Pegunungan yang sejak dulu hidup dalam tingkat kemahalan. Ke depan pembangunan harus lebih merata sehingga masyarakat di wilayah timur juga dapat merasakan campur tangan pemerintah pusat
“Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok (bapok) naik, tetapi masyarakat di Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan,” pungkasnya.
