Timika – Kolaborasi lintas sektor antara media, pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat resiliensi media sekaligus mendukung percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan literasi digital serta budaya verifikasi informasi juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di Tanah Papua.
Tokoh Media Papua sekaligus Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui penyebaran informasi yang edukatif dan konstruktif.
Menurut Misbah, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan platform digital.
“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik,” ujar Misbah dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua.
Ia menegaskan, informasi yang akurat dan berbasis data memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di Papua. Di tengah berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang terus digencarkan, ekosistem informasi yang sehat diyakini dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan.
“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” katanya.
Misbah juga menekankan pentingnya pendekatan riset dalam produksi konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, sebuah dokumenter tidak cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung oleh data yang valid, narasumber yang kredibel, pemahaman konteks persoalan, serta menghadirkan perspektif solusi.
“Ke depan, kerja advokasi harus selalu dibangun di atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara media, peneliti, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Papua yang maju, damai, dan sejahtera.
“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan berdampak,” pungkas Misbah.
