Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.
Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peningkatan kualitas program menjadi prioritas utama agar manfaat MBG dapat diterima masyarakat secara optimal.
Menurutnya, masa jeda kegiatan sekolah memberikan kesempatan bagi BGN untuk melakukan penyempurnaan berbagai aspek operasional program.
“Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kualitas layanan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” katanya.
Nanik menambahkan bahwa audit tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, kualitas bahan baku, serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang lebih terukur.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan pelaksanaan program memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk mengaudit seluruh dapur MBG sekaligus memperbaiki tata kelola program. Ia menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan agar kondisi pelaksanaan di lapangan semakin siap ketika peserta didik kembali masuk sekolah.
Agustina juga menekankan pentingnya penguatan sistem data dan koordinasi antarlembaga sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat akan membantu BGN meningkatkan efektivitas program.
“Kebijakan yang baik harus ditopang oleh data yang kuat dan sistem yang terintegrasi,” tuturnya.
Selain audit internal, BGN turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai mitra pelaksana guna memastikan rekomendasi hasil evaluasi dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah terulangnya kendala di lapangan.
