Jakarta – Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap terjaga untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari dampak kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional.
Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Negara harus hadir memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau,” katanya.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Menurutnya, stabilitas pembiayaan perumahan akan membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang sedang merencanakan kepemilikan rumah.
“Kita ingin masyarakat memiliki kepastian dalam mengakses pembiayaan perumahan,” tegasnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa skema FLPP dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan stabil. Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program rumah subsidi di tengah dinamika ekonomi.
“Program FLPP memberikan kepastian bagi masyarakat karena bunga pembiayaan tetap terjaga dan tidak mengikuti fluktuasi suku bunga pasar,” jelasnya.
Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi.
“Kami ingin lebih banyak keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas,” ungkapnya.
Selain menjaga keterjangkauan pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat pasokan rumah subsidi melalui peningkatan kerja sama dengan pengembang dan lembaga pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional.
Kebijakan bunga tetap pada KPR subsidi FLPP dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Dengan cicilan yang lebih stabil, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terlindungi dari dampak perubahan kondisi ekonomi dan suku bunga.
Melalui penguatan program FLPP, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap perumahan yang layak akan semakin luas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)
