Jakarta – Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2026. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah berjalan sesuai arah yang diharapkan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP saat ini berada dalam jalur yang positif dan terus mengalami peningkatan.
“Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau rumah subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif. Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi,” ujar Heru.
Heru menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, hingga asosiasi pengembang perumahan. Menurutnya, penguatan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan penyaluran FLPP berlangsung lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Tidak hanya fokus pada jumlah penyaluran, pemerintah juga terus memastikan kualitas pemanfaatan rumah subsidi. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan monitoring keterhunian yang dilakukan BP Tapera bersama mitra daerah dan perbankan.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhamad Nauval Al-Ammari, menegaskan bahwa evaluasi keterhunian menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program.
“Monitoring dan evaluasi keterhunian dilakukan untuk memastikan rumah subsidi tidak hanya tersalurkan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni oleh penerima manfaat,” kata Nauval.
Dalam pemantauan yang dilakukan BP Tapera bersama berbagai pemangku kepentingan, tingkat keterhunian rumah FLPP di sejumlah kawasan tercatat sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lokasi pemantauan mencapai 95,65 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah subsidi yang dibangun tidak sekadar menjadi aset, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Anggota Komite Tapera, Eko D. Heripoerwanto, menilai tingginya tingkat keterhunian mencerminkan bahwa pembangunan rumah subsidi semakin memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.
“Banyak penerima manfaat menyampaikan bahwa lokasi perumahan FLPP yang mereka tempati dekat dengan tempat kerja, sekolah, pasar, serta fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah subsidi yang dibangun semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko.
Menurutnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana hunian tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi keluarga sehari-hari.
Perkembangan positif penyaluran FLPP juga menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program yang tengah didorong pemerintah. Dengan semakin luasnya akses pembiayaan, keterlibatan perbankan yang lebih besar, serta pengawasan kualitas yang terus diperkuat, program rumah subsidi diyakini akan semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.*
