Jakarta – Pemerintah terus mempercepat implementasi sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk nasional dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program sertifikasi halal gratis serta penguatan sosialisasi di berbagai daerah, pemerintah optimistis semakin banyak UMKM mampu memenuhi standar halal dan menjangkau pasar yang lebih luas.
“Tidak ada penundaan Wajib Halal Oktober 2026. Karena jika berbicara mengenai halal, bangsa ini sesungguhnya telah menunggu sangat lama,” tegas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan.
Haikal menjelaskan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai 18 Oktober 2026 merupakan bagian dari tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kebijakan tersebut mencakup berbagai kategori produk, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, obat bahan alam, produk kimiawi, hingga berbagai barang gunaan yang digunakan masyarakat sehari-hari.
“Jika dihitung sejak tahun 1974 hingga saat ini, bangsa ini telah menunggu sekitar 50 tahun untuk terwujudnya sistem Jaminan Produk Halal yang berjalan secara menyeluruh. Karena itu, kami berkomitmen bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal harus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Untuk mendukung kesiapan pelaku usaha, BPJPH terus memperluas sosialisasi dan pendampingan di seluruh Indonesia. Bahkan, kegiatan sosialisasi wajib halal yang digelar serentak di 2.183 titik berhasil memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai kegiatan sosialisasi wajib halal dengan lokasi terbanyak.
Di daerah, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin juga mendorong UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang masih tersedia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.
“Kami sejak awal cukup intens mengembangkan ekosistem halal. Namun yang perlu terus disosialisasikan adalah bahwa halal tidak hanya soal makanan, tetapi juga berbagai produk lainnya,” ungkapnya.
Menurut Aminuddin, sertifikat halal kini menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk akses ke pasar modern yang mensyaratkan legalitas dan standar mutu produk.
“Ini kesempatan yang sangat baik. Saya mengapresiasi adanya akselerasi dari BPJPH. Silakan langsung berkoordinasi dan bergerak bersama agar semakin banyak UMKM Kota Probolinggo yang memiliki sertifikat halal,” ujarnya.
Hingga kini masih tersedia puluhan ribu kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha di Jawa Timur. Pemerintah berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
