Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan difokuskan pada refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta pembenahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima masyarakat semakin baik, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola program di tengah upaya efisiensi anggaran.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan fokus MBG pada tahun depan bukan lagi semata mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas makanan dan layanan tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima, tetapi juga dari kemampuan dapur-dapur MBG menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
“Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak mengejar angka 82 juta penerima, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan mampu memberikan makanan yang benar-benar bergizi,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola dimulai melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat program. Saat ini, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.
“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” katanya.
Untuk mendukung agenda tersebut, BGN menetapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional.
Kebijakan efisiensi ini juga mendapat dukungan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan program. Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan MBG tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG melalui pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh pelaksana program dituntut bekerja secara profesional demi memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
