Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Di tengah upaya tersebut, masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, dalam talkshow di salah satu stasiun radio. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujar Fithra.
Ia menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.
“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.
“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.
Ia meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi. “Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.
Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen,” ungkapnya.
Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.
