Jakarta, Isu mengenai hambatan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan mengklaim adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendapatkan dana Bantuan Pemerintah (Banper) hingga mengaitkannya dengan isu pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi merilis laporan terbaru mengenai realisasi program MBG. Hingga periode akhir Mei 2026, total penyerapan anggaran untuk inisiatif ini telah menyentuh angka Rp88,15 triliun. Artinya, realisasi anggaran MBG ini tetap berjalan dan sudah digelontorkan ke seluruh Tanah Air.
Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program gizi nasional. Meskipun angka totalnya besar, terdapat fluktuasi serapan dana jika ditinjau dari perbandingan bulan ke bulan selama semester pertama tahun ini.
“Dana yang telah digelontorkan tersebut diperuntukkan bagi puluhan juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air,” kata Purbaya dalam agenda Konferensi Pers APBN Kita, Senin (8/6) kemarin.
Ditambahkan Purbaya, jika melihat rincian pengeluaran per bulan, tercatat anggaran MBG sepanjang Mei berada pada angka Rp13,5 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Sebagai perbandingan, penyerapan anggaran pada April 2026 menyentuh Rp19,66 triliun, sedangkan pada Maret 2026 berada di angka Rp16,37 triliun.
“Walaupun secara nominal anggaran di Mei lebih rendah, namun cakupan jumlah penerimanya justru menunjukkan tren yang positif. Realisasi anggaran MBG tetap berjalan ke seluruh Tanah Air,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah juga mencatatkan adanya kenaikan jumlah individu yang menerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada bulan kelima tersebut. Total penerima meningkat menjadi 63,1 juta orang, naik dari angka 62 juta penerima yang tercatat pada April 2026.
“Peningkatan jangkauan ini menunjukkan perluasan distribusi program di lapangan agar lebih merata. Kemenkeu juga memberikan rincian lebih detail mengenai siapa saja yang menjadi sasaran utama dari penyaluran program ini,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, laporan APBN Kita bulan Mei 2026 memberikan gambaran optimis terhadap pengelolaan anggaran belanja negara untuk sektor sosial. Transparansi data yang dipaparkan oleh Kemenkeu diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.
Keberhasilan realisasi anggaran hingga Rp88,15 triliun ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan terus berjalan stabil dengan pemantauan ketat dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.
Sebelumnya, BGN telah memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai kendala penyaluran dana operasional MBG adalah tidak benar. BGN memberikan penegasan bahwa semua proses distribusi dana Banper kepada tiap SPPG telah dirampungkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
Dana Banper merupakan sokongan finansial dari pemerintah untuk menyokong operasionalisasi program MBG. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk seluruh rangkaian proses produksi sampai pada tahap distribusi hidangan kaya nutrisi bagi para penerima manfaat, meliputi pelajar sekolah, anak balita, hingga ibu hamil.
Pihak BGN juga menegaskan bahwa proses pencairan dana demi menyukseskan program MBG ini sudah digulirkan secara serentak di tingkat nasional pada periode awal Juni 2026. [*]
