Jakarta — Pemerintah memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pangan, keamanan distribusi, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan melalui penyempurnaan pedoman operasional, peningkatan pengawasan, dan penegasan persyaratan bagi satuan pelaksana yang terlibat dalam pengadaan, pengolahan, hingga penyaluran makanan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaannya.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” kata Presiden Prabowo.
Dalam standar yang diperbarui, menu MBG wajib memenuhi acuan gizi yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kelompok usia. Pemerintah juga mewajibkan pencatatan komposisi menu dan penggunaan bahan pangan yang dapat ditelusuri sumbernya guna memudahkan pengawasan dan audit.
Pengetatan standar keamanan pangan menjadi fokus utama. Satuan pelaksana diwajibkan menerapkan prosedur sanitasi yang lebih ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, kebersihan peralatan, pengendalian suhu penyimpanan, hingga pelatihan bagi petugas pengolah makanan.
Di bidang distribusi, pemerintah memperketat pengaturan waktu pengiriman dan penyajian makanan agar kualitas tetap terjaga hingga diterima siswa. Pemanfaatan sistem pelaporan digital juga terus didorong untuk memantau distribusi, jumlah penerima manfaat, dan berbagai kendala di lapangan secara lebih cepat.
Pengawasan anggaran turut diperkuat. Setiap satuan pelaksana wajib menyimpan dokumen pengadaan, bukti distribusi, dan catatan penggunaan dana sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah juga meningkatkan audit kepatuhan dan audit berbasis risiko untuk mencegah potensi penyimpangan.
Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Menurutnya, penguatan kelembagaan penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program.
“Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas.
Melalui standar yang lebih ketat, pemerintah menargetkan Program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, aman, dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh peserta didik di seluruh Indonesia.
