Jakarta — Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal seiring meningkatnya jumlah peserta didik.
Tahun ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pembelajaran di puluhan Sekolah Rakyat permanen yang sedang disiapkan.
“Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan SDM harus berjalan seiring dengan perluasan fasilitas sekolah dan bertambahnya jumlah siswa yang akan dilayani,” ujar Saifullah Yusuf.
Kementerian Sosial menargetkan penerimaan lebih dari 32.000 siswa baru pada tahun 2026 atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan penambahan tersebut, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat secara nasional diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui 100.000 siswa pada tahun depan.
Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan.
Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan 93 gedung permanen Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan selesai pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus, penambahan tenaga kerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi metode konstruksi.
Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap lebih dari 71 ribu tenaga kerja.
“Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Dody Hanggodo.
Penguatan Program Sekolah Rakyat juga didukung pembangunan infrastruktur digital melalui kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Pemerintah menyiapkan jaringan internet, infrastruktur telekomunikasi, hingga konektivitas fiber optic guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di seluruh lokasi sekolah.
Di wilayah Jakarta, pemerintah juga menyiapkan 10 Sekolah Rakyat baru yang diproyeksikan menampung sekitar 1.000 anak dari kelompok rentan, termasuk anak putus sekolah, anak telantar, dan anak jalanan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sejalan dengan target pembangunan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029, berbagai langkah penguatan yang dilakukan saat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
