Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang dipicu konflik geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional.
Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur Bank Indonesia pada kesempatan sebelumnya, Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, around the world, around the clock, kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.
Bank Indonesia mencatat pergerakan nilai tukar rupiah saat ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen turut memberikan tekanan terhadap rupiah di tengah terbatasnya arus masuk dolar Amerika Serikat.
Untuk meredam gejolak tersebut, BI mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pasar, mulai dari intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur dan konsisten.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi, ujar Denny.
Selain menjaga stabilitas pasar valas, BI juga memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter melalui penyesuaian struktur suku bunga yang lebih pro-pasar. Mulai Juni 2026, BI juga menetapkan batas pembelian tunai valuta asing tanpa underlying sebesar 25.000 dolar AS per pelaku per bulan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan permintaan dolar di dalam negeri.
Langkah BI tersebut mendapat dukungan dari kalangan ekonom. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan kenaikan suku bunga yang ditempuh bank sentral merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya tekanan global.
Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. BI tidak bisa bekerja sendirian, ungkap Fakhrul.
Menurutnya, fase berikutnya yang perlu diperkuat adalah koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI. Ia menilai stabilitas harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah kembali mendorong pertumbuhan secara lebih agresif melalui berbagai program pembangunan dan investasi.
Ini bukan soal memilih antara pertumbuhan atau stabilitas. Yang kita butuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah akan memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk kembali mendorong pertumbuhan dan mempercepat pembangunan, pungkasnya.
