Jakarta – Momentum peringatan reformasi dimaknai Presiden Prabowo Subianto sebagai pengingat pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden agar reformasi tidak hanya dilakukan di tubuh kepolisian, tetapi juga menyasar seluruh lembaga penegak hukum hingga kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari penguatan agenda pemberantasan korupsi nasional.
“Jadi, Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi, sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi,” kata Jimly.
Ia menjelaskan bahwa reformasi yang dimaksud Presiden bukan hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan aparat, tetapi juga pembenahan sistemik terhadap tata kelola penegakan hukum agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, langkah reformasi dimulai dari institusi Polri sebelum nantinya diperluas ke lembaga penegak hukum lainnya.
Komitmen penguatan reformasi penegakan hukum tersebut turut mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa evaluasi internal selama ini telah dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat biro dan direktorat hingga pimpinan lembaga.
“Kami secara kontinu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami ya. Kami lakukan evaluasi secara berjenjang,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Budi, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana tugas dan fungsi KPK berjalan efektif sekaligus memberi dampak nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kemudian nanti juga dievaluasi oleh pimpinan, termasuk secara kelembagaan KPK juga dievaluasi oleh dewan pengawas,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi berkelanjutan diyakini mampu mempercepat proses perbaikan internal sehingga lembaga antirasuah dapat semakin optimal dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi.
“Kami tentunya juga percaya dengan evaluasi yang terus-menerus ini, maka ke depan kami senantiasa bisa terus melakukan perbaikan secara akseleratif,” katanya.
Dalam momentum reformasi, dorongan Presiden Prabowo terhadap pembenahan institusi hukum dinilai menjadi sinyal kuat bahwa agenda pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas pemerintahan. Reformasi yang menyentuh seluruh aspek penegakan hukum diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan supremasi hukum berjalan secara adil dan berintegritas.
