Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmen pemerintah untuk menjalankan reformasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah strategis ini ditempatkan sebagai pilar utama dalam transformasi tata kelola negara guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
Presiden menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar pembenahan administratif, melainkan upaya besar untuk memperkuat kepercayaan publik sebagai fondasi stabilitas nasional. Hal ini selaras dengan momentum pemberlakuan KUHP Nasional pada tahun 2026 yang dirancang untuk mengedepankan keseimbangan hak sipil dan pendekatan keadilan yang lebih humanis.
“Negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang penuh integritas, itu mutlak,” ujar Presiden Prabowo.
Senada dengan visi tersebut, Direktur Eksekutif Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Universitas Jember, Bima, menilai bahwa langkah reformasi dan implementasi hukum nasional yang baru merupakan wujud nyata dekolonisasi hukum di Indonesia. Menurutnya, transisi ini sangat krusial untuk memastikan perlindungan HAM tetap terjaga di tengah modernisasi birokrasi.
“KUHP Nasional 2026 mengadopsi aliran hukum keseimbangan. Ini adalah momentum untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pasal-pasal warisan kolonial yang mencederai hak-hak sipil, sekaligus menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam bertindak secara lebih terukur dan humanis,” ujar Bima.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa arahan Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kualitas lembaga penegak hukum secara menyeluruh dan terpadu.
“Bapak Presiden memberi arahan bahwa reformasi tidak hanya dilakukan pada satu lembaga, tetapi harus dilakukan secara terpadu agar seluruh institusi semakin profesional dan mampu menjawab harapan masyarakat,” kata Jimly.
Sementara itu, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, menyampaikan bahwa Presiden juga meminta seluruh jajaran untuk menghimpun masukan masyarakat secara luas agar reformasi berjalan tepat sasaran.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh masukan masyarakat harus dihimpun seluas-luasnya agar reformasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dofiri.
Melalui langkah strategis ini, pemerintah optimis bahwa reformasi menyeluruh akan menjadi momentum penting dalam memperkuat institusi negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menghormati hak asasi manusia.
