JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor dan regional sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik internasional dan gangguan rantai pasok dunia, Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memperkuat posisi kawasan ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan bersama.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu fundamental yang harus mendapat perhatian serius seluruh negara di kawasan.
Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, Presiden menekankan bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan negara-negara kawasan menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kolaborasi regional dalam memperkuat rantai pasok pangan, infrastruktur distribusi, hingga pengembangan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
Menurut Presiden, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar melalui lahan pertanian subur dan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan secara bersama-sama demi memenuhi kebutuhan pangan kawasan.
Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia membawa agenda penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam rangkaian KTT ASEAN 2026 di Cebu.
Langkah tersebut menjadi respons konkret atas dampak konflik global yang memicu lonjakan harga komoditas, gangguan logistik, hingga ancaman inflasi pangan di kawasan ASEAN.
Menurut Airlangga, penguatan kerja sama regional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan kawasan.
Pemerintah mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan intra-ASEAN, penguatan rantai pasok regional, serta kolaborasi dengan mitra strategis melalui berbagai forum ekonomi kawasan.
“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” jelas Airlangga.
Di dalam negeri, pemerintah juga mencatat capaian signifikan di sektor pangan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras sejak 2025 menjadi bukti nyata penguatan produksi pangan nasional.
Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,16 juta ton.
Keberhasilan tersebut turut memperkuat cadangan pangan pemerintah yang kini mencapai sekitar 5,12 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, capaian ini juga berdampak terhadap stabilitas harga beras dunia dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” kata Amran.
