Jakarta — Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan program hilirisasi lintas sektor strategis. Langkah ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai Rp116 triliun yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto di Cilacap, Rabu (29/4/2026).
Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mempertegas arah kebijakan industrialisasi Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa hilirisasi merupakan fondasi utama kebangkitan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” ujar Prabowo.
Transformasi ini dijalankan melalui peran strategis Danantara, yang kini tidak lagi berfungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF) pasif. Pemerintah mendorong Danantara menjadi instrumen aktif yang terintegrasi dengan kebijakan industrialisasi nasional dan penciptaan nilai tambah domestik.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pengelolaan aset negara kini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.
Sementara itu, Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa hilirisasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nasional yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.
“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.
Piter juga menyoroti percepatan pelaksanaan program dari fase awal hingga tahap lanjutan sebagai sinyal positif komitmen pemerintah. Ia menilai langkah tersebut cukup agresif mengingat hilirisasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan.
“Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” katanya.
Menurutnya, kesinambungan implementasi program ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Dengan dorongan kuat dari Danantara dan komitmen pemerintah, Indonesia optimistis mampu memperkuat posisi sebagai negara industri berbasis nilai tambah, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. (*)
