Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga dalam memperkuat rantai pasok pangan lokal dari desa ke sekolah.
Keterlibatan pelaku pangan lokal dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang segar, aman, dan sesuai kebutuhan gizi. Selain mendukung kualitas pangan, pendekatan ini juga bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan memperpendek rantai distribusi dalam penyelenggaraan MBG.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa pelibatan rantai pasok lokal menjadi bagian dari desain kebijakan MBG.
“Program MBG tidak berdiri sendiri. Kami melibatkan petani, peternak, dan produsen lokal agar suplai pangan terjaga sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” ujar Hidayati.
Pemanfaatan rantai pasok lokal juga memungkinkan penyesuaian bahan pangan dengan potensi dan karakteristik wilayah. Dengan demikian, MBG dapat dijalankan secara lebih adaptif tanpa mengabaikan standar mutu dan keamanan pangan.
“Dengan rantai pasok lokal yang kuat, pelaksanaan MBG menjadi lebih berkelanjutan. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG.
Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan program tersebut.
“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani.
Nani juga menuturkan, saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.
Pihaknya memahami, tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.
“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” tutur Nani.
