JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.
Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah sistem rekrutmen siswa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan secara tepat dan akurat. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.
Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan melalui pendekatan proaktif berbasis penjangkauan. “Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan data DTSEN yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan dengan mendatangi rumah calon siswa. “Setelah itu bertemu dengan orang tuanya, jika disetujui, maka akan ditindaklanjuti menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penjangkauan aktif ke berbagai titik yang berpotensi terdapat anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. “Misalnya kita mendatangi lokasi yang kita lihat ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” tambahnya. Pendekatan ini memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program pendidikan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penggunaan DTSEN menjadi kunci utama agar program tepat sasaran. “Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi, program Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan akurasi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan sosial secara keseluruhan. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus menghadirkan solusi konkret dan berdampak langsung dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
