Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas melalui keberadaan Sekolah Rakyat. Program ini juga mulai membuka ruang inklusif bagi anak-anak dari keluarga difabel untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara.
Sebagai contoh nyata, Kuat, seorang pria difabel berusia 50 tahun dari Desa Pandeyan, Kabupaten Sukoharjo, kini bisa melihat anaknya mengenyam pendidikan meskipun dirinya memiliki keterbatasan ekonomi. Kuat mengalami kelumpuhan pada separuh tubuhnya akibat polio yang dideritanya sejak usia satu tahun.
“Saya senang. Anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat, saya merasa terbantu,” ungkap Kuat.
Dalam kesehariannya, Kuat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, meskipun dengan keterbatasan fisik. Sebagai ayah, Kuat juga merasa memiliki tanggung jawab memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, harapan kuat memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya semakin terbuka lebar.
Kuat mengatakan bahwa anaknya mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat secara cuma-cuma. Fasilitas tersebut mencakup asrama, makan tiga kali sehari, makanan ringan dua kali sehari, seragam, dan bahkan laptop untuk mendukung proses belajar.
“Sekolahnya gratis, dapat makanan, pakaian, segala macam kebutuhan gratis,” ujarnya.
Dengan fasilitas yang memadai, Kuat berharap anaknya dapat lebih fokus dalam belajar dan memiliki Impian yang lebih tinggi. Ia bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo karena telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.
“Terima kasih Pak Prabowo, anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat agar pintar dan tercapai cita-citanya,” imbuh Kuat.
Hingga Maret 2026, sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang melayani 14.972 siswa-siswi, didukung oleh 2.304 guru dan 4.760 tenaga kependidikan. Program ini akan terus diperluas, di mana pada tahun 2026, pemerintah merencanakan pembangunan 104 Sekolah Rakyat yang akan menjangkau 15.000 siswa-siswi. Targetnya sebanyak 500 Sekolah Rakyat hingga 2029.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui fasilitas pendidikan yang terintegrasi, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan mendapatkan akses belajar yang jauh lebih layak.
“Ini kan program prioritas Presiden untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Caranya ya dengan menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah yang proper dan baik, diasramakan, diberikan baju dan makanan bergizi,” ungkap Dody.
