Oleh: Asep Faturahman)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Seiring dengan perluasan implementasinya, aspek keamanan program menjadi perhatian utama yang tidak dapat dipisahkan dari upaya evaluasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan guna memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Penguatan pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi langsung di lapangan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Aspek yang diawasi mencakup ketepatan distribusi makanan, mutu dan variasi menu, serta penerapan standar keamanan pangan yang ketat. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.
Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap program MBG menjadi dorongan bagi BGN untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan. Program ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk intervensi sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, konsistensi mitra SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) menjadi elemen penting yang terus dievaluasi.
Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), Fajar Rahmadi mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan secara ketat dan berkesinambungan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Ia memandang bahwa kualitas layanan yang terjaga mencerminkan profesionalisme serta akuntabilitas dalam pengelolaan program, sehingga mampu memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Fajar Rahmadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi program di berbagai aspek teknis. Ketepatan waktu distribusi, kualitas bahan makanan, hingga variasi menu menjadi indikator penting yang perlu terus disempurnakan. Dengan evaluasi yang konsisten, standar yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah pelaksanaan program.
Data riset RISED menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program MBG tergolong tinggi, khususnya dari kelompok berpenghasilan rendah. Dukungan terbesar mencapai 85 persen pada kelompok dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Sementara itu, kelompok dengan pengeluaran Rp1–3 juta menunjukkan dukungan sebesar 78 persen, Rp3–5 juta sebesar 75 persen, dan Rp5–10 juta sebesar 60 persen. Tingginya tingkat penerimaan ini menunjukkan bahwa MBG memiliki relevansi kuat dalam menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Namun demikian, penguatan evaluasi tetap menjadi prioritas utama. Tingginya dukungan publik perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Standardisasi SPPG menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong, mencakup penyusunan menu yang sesuai standar gizi, mekanisme kerja yang efisien, serta penerapan prinsip higienitas yang ketat. Dengan standar yang seragam, kualitas layanan dapat terjaga secara konsisten di seluruh daerah.
Selain itu, BGN juga menerapkan sistem sanksi yang tegas bagi SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara operasional hingga evaluasi menyeluruh terhadap unit terkait. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga integritas program serta memastikan setiap mitra menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro mengatakan telah melakukan pengawasan langsung di lapangan melalui kegiatan sidak. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek pengelolaan dapur SPPG, mulai dari kepatuhan terhadap SOP, kebersihan lingkungan, hingga tata kelola produksi makanan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
Hasil pengawasan menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti kedisiplinan penggunaan seragam oleh pekerja serta kondisi fasilitas dapur yang belum sepenuhnya sesuai standar. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan yang lebih komprehensif. Upaya relokasi fasilitas yang kurang layak serta peningkatan penerapan SOP menjadi langkah lanjutan yang terus didorong oleh BGN.
Melalui sidak rutin dan evaluasi berkala, BGN menargetkan terciptanya keseragaman standar di seluruh unit SPPG. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan layanan yang berkualitas. Dengan sistem pengawasan yang kuat, keamanan program MBG dapat terjaga secara optimal.
Selain pengawasan internal, penguatan evaluasi juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program. Keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan responsif. Melalui laporan dan masukan dari masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini serta melakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.
Pengembangan sistem evaluasi berbasis teknologi juga menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan program MBG. Digitalisasi monitoring memungkinkan pengumpulan data secara real-time, sehingga memudahkan analisis serta pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dengan integrasi antara pengawasan lapangan dan sistem digital, program MBG diharapkan mampu berjalan lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan dalam menjamin keamanan serta kualitas layanan bagi seluruh penerima manfaat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut
