JAKARTA – Pemerintah menjadikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah strategis untuk mengelola arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 agar tidak menumpuk dalam satu waktu. Kebijakan ini diterapkan pada pertengahan hingga akhir Maret 2026, dengan harapan mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan WFA diterapkan sebagai respons terhadap berdekatan-nya perayaan Idulfitri 2026 dengan Hari Raya Nyepi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk memulai perjalanan mudik lebih awal guna menghindari lonjakan kendaraan pada puncak arus mudik.
“Hari Raya Idul Fitri 2026 akan jatuh berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan diterapkannya Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret, masyarakat diharapkan dapat berangkat lebih awal dimulai dari H-8 yaitu Jumat, 13 Maret 2026,” ujar Dudy.
Lebih lanjut, Dudy menjelaskan bahwa kebijakan serupa juga diberlakukan pada masa arus balik, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan kendaraan saat masyarakat kembali ke kota asal setelah libur Lebaran.
“Adapun untuk masa arus balik, dengan penerapan Work From Anywhere pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret diharapkan mampu mengurai kepadatan pergerakan kembali,” jelasnya.
Selain kebijakan WFA, Kementerian Perhubungan juga mengoperasikan Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini berfungsi untuk memantau dan memastikan kelancaran transportasi selama periode mudik dan balik.
“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026 dan berlangsung selama 18 hari,” pungkas Dudy.
Berdasarkan data pemerintah, penerapan WFA pada 16 dan 17 Maret diproyeksikan dapat menekan lonjakan arus mudik yang diperkirakan mencapai puncaknya pada H-3 atau 18 Maret 2026. Sementara itu, untuk arus balik, kebijakan WFA pada 25 hingga 27 Maret diharapkan dapat mencegah kepadatan ekstrem yang diprediksi terjadi pada H+4 atau 25 Maret 2026.
Implementasi kebijakan ini juga diikuti oleh pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau resmi menerapkan WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kemacetan selama periode Lebaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa WFA bukan merupakan tambahan libur, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut produktivitas pegawai.
“Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala OPD. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik, wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui sistem pembagian tugas secara bergantian di setiap instansi.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, baik itu urusan administrasi di kantor gubernur, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga keperluan teknis di setiap Unit Pelaksana Teknis,” ungkap Syahrial.
Dengan penerapan WFA yang terencana dan terkoordinasi, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan terkendali tanpa mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi.
