Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, pelaksanaan program ini membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Vice Executive Director Indonesia Food Security Review, Alfatehan Septianta, menilai bahwa pengelolaan program berskala besar seperti MBG harus didukung sistem pengawasan dan standar operasional yang kuat.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.
Menurutnya, skala program ini bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penerima manfaat terbesar di dunia dalam program makan sekolah. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua secara global.
Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai sekitar 64 juta orang setiap hari. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah.
“Jika program MBG telah berjalan secara penuh atau full scale, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang per hari,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, kualitas bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Alfatehan menjelaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi dan standar keamanan pangan agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Dapur SPPG diwajibkan memenuhi berbagai standar keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan Sistem Laik Higiene Sanitasi atau SLHS, serta direncanakan menerapkan standar keamanan pangan internasional seperti HACCP,” katanya.
Selain penerapan standar operasional yang ketat, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan secara serius. BGN menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan melalui evaluasi berkala terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.
“BGN menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur dan operasional,” ujarnya.
Menurut Alfatehan, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berkompromi terhadap kualitas program yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Di sisi lain, ia juga menilai program MBG memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membeli bahan pangan dari pemasok lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur,” pungkasnya.
Dengan tata kelola yang semakin kuat dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
