Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan cakupan yang sangat luas, pelaksanaan program ini menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal serta menjaga kepercayaan publik.
Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR), Alfatehan Septianta menyampaikan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi fondasi utama agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar kedua di dunia. Program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.
“Jumlah tersebut berada di bawah program midday meal di India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari. Namun jika program MBG berjalan penuh, Indonesia diperkirakan bisa menjangkau sekitar 80 juta penerima manfaat setiap hari,” jelasnya.
Untuk mendukung operasional program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini sekitar 24 ribu dapur telah beroperasi, atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ke depan diarahkan untuk menerapkan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
“Sebagian besar dapur SPPG sudah memenuhi standar tersebut, sementara dapur yang masih dalam proses terus dibina dan diawasi agar operasionalnya sesuai dengan ketentuan,” kata Alfatehan.
BGN juga menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur maupun operasional. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pengawasan program terus diperkuat melalui pendekatan reward and punishment.
“BGN bahkan menerapkan sistem rating A, B, dan C dengan skor hingga 100 untuk mendorong dapur berlomba meningkatkan kualitas layanan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa program MBG juga memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Orang tua, siswa, maupun masyarakat bisa melaporkan temuan melalui media sosial, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh BGN,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi anak, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Operasional ribuan dapur tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.
